Ringkasan berita Fahman di RRI

Diplomasi Tidak Hentikan Kekerasan Di Suriah Friday, 27 July 2012 13:47 sumarno/folda E-mailPrintPDF Share/Save/Bookmark alt Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, diplomasi politik akan menemui kegagalan dan tidak menghentikan aksi kekerasan di Suriah. Untuk itu, Presiden saat memberikan pengantar rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, kembali mengungkapkan perlunya tindakan segera penghentian kekerasan Suriah dengan pembentukan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden mengemukakan, dirinya mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Mon, di Bosnia guna mengambil tindakan sekarang juga untuk menghentikan kekerasan di Suriah. Menurut Presiden, untuk mengatasi pertumpahan darah di Suriah, maka sudah seharusnya PBB segera membentuk pasukan untuk menciptakan perdamaian. Pasukan tersebut berada di bawah PBB dengan melibatkan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, Amerika Serikat, Rusia, Perancis, China dan Inggris. Penciptaan perdamaian tersebut nantinya tidak ditujukan untuk mengganti rezim atau mendukung rezim Bashar al Assad, namun untuk meraih perdamaian di Suriah. Ant.27.7.2012 Indonesia Dapat Berperan Selamatkan Pengungsi Rohingya Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia -LIPI Ikrar Nusa Bhakti mengatakan Indonesia dapat memainkan peranan penting dalam menyelamatkan Muslim Rohingya di Myanmar. Indonesia jangan hanya merasa sedih atas apa yang terjadi di Myanmar. Apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu, misalnya, dengan cara-cara diplomasi. Dikatakannya, meskipun ada prinsip tidak boleh campur tangan (nonintervensi) yang merupakan prinsip fundamental ASEAN, Indonesia dapat memerankan peranan penting untuk menyelesaikan persoalan itu. Seperti diketahui semua pihak, terbukanya sistem pemerintahan di Myanmar saat ini tak bisa terlepas dari diplomasi Indonesia melalui kedekatan militer Indonesia dan Myanmar. Untuk itu, Indonesia harus mengambil tindakan, mengingat peranan pentingnya di Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara itu. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Muslim Rohingya dan menyebut mereka sebagai imigran ilegal meski mereka telah tinggal di negara itu selama beberapa generasi.Ant.27.7.2012 Presiden Yudhoyono Pimpin Rapat Terbatas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Sidang Kabinet Terbatas, Jumat Pagi di Kementerian Perindustrian Jakarta. Dalam pidato pembukaannya/ Presiden menyampaikan rapat terbatas ini membahas 3 sektor penting yaitu perdagangan, perindustrian dan investasi,yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Dikatakan, upaya untuk meningkatkan ekspor harus terus dijalankan mengingat masih banyak ruang dan potensi untuk tetap tumbuh. Selain itu investasi juga harus tetap dijaga dengan baik. " penanaman modal atau investasi ini akan mengubah perekonomian kita pada jangka menengah dan jangka panjang yang tentu akan lebih banyak memproduksi lagi apa yang perlu diproduksi di negeri ini. Kita sudah punya masterplan MP3EI, kita ingin mengubah tatanan perekonomian di negeri ini misalnya di bidang mineral tidak hanya usaha pengolahan tambah tetapi industri pertambangan. Oleh karena itu investasi ke arah itu juga sangat diperlukan. Investasi mesti dibaca baik investasi dalam negeri maupun investasi dari para partner sahabat kita dari luar negeri. Itulah peran penting dari ketiga sektor ini. namun sesuai apa yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu pertemuan kita ini akan focus apa yang mesti dilakukan ketiga sektor ini pada 2 tahun terakhir ini untuk memastikan bahwa perekonomian nasional kita tetap terjaga dan tumbuh". Jika perekonomian nasional tetap terjaga dan tumbuh, Presiden yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap di atas 6 persen meski perekonomian dunia mengalami krisis. Dikatakan 3 hal yang menjadi focus rapat terbatas keliling yaitu pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan penkerjaan, dan pengentasan kemiskinan. Sidang terbatas dihadiri oleh menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, Menteri perindustrian, M.S Hidayat dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Chatib Basri. Sepsha Penghapusan Bea Masuk Kedelai Sudah Tepat Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla di Kantor Palang Merah Indonesia - PMI Jakarta, Jumat menilai kebijakan penghapusan bea masuk kedelai merupakan pilihan terbaik bagi pemerintah untuk membantu meringankan kesulitan perajin tahu dan tempe. Menurut Jusuf Kalla, pemerintah sebaiknya memberi subsidi kedelai yang anggarannya diambil dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak- BBM. Dikatakan, bagi pemerintah, subsidi kedelai lebih ringan daripada subsidi BBM. Kalau kedelai dengan subsidi 2 ribu rupiah per kilogram tentu membantu, sedangkan subsidi BBM dapat mencapai 4 ribu rupiah perliter. Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah cukup menyediakan anggaran subsidi kedelai sebesar 3 hingga 5,5 triliun rupiah untuk 2,5 ton kedelai. Hal Itu sudah aman untuk membantu harga kedelai dalam negeri. Ant/27.7'12 Presiden Minta Komitmen Pengusaha Kedelai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta komitmen pengusaha importir kedelai agar dapat menurunkan harga saat pembebasan bea masuk impor diberlakukan. Hal itu dikemukakan Presiden saat memberikan pengantar rapat kabinet paripurna di Jakarta, Kamis. Presiden mengatakan, penghapusan bea impor kedelai lima persen tersebut merupakan kebijakan jangka pendek yang dapat diambil saat ini untuk menekan harga. Meskipun demikian, kebijakan ini juga tidak akan mampu menurunkan secara cepat harga kedelai karena masih tingginya harga kedelai di luar negeri terutama Amerika akibat kekeringan yang terjadi di kawasan tersebut. Hal ini mengingat, dari kebutuhan 2,2 juta ton kedelai, pasokan dari dalam negeri hanya 800 ribu - 850 ribu ton saja, sedangkan siasanya impor, terutama dari Amerika. Untuk itu, ke depan, Presiden meminta dalam jangka menengah dan panjang, produksi kedelai ditingkatkan dengan perluasan lahan tanam dan peningkatan produktivitas. Presiden, meminta BUMN-BUMN yang bergerak di bidang komoditas pangan guna meningkatkan produksi dan produktivitas. Ant.27.7.2012 Muhamadiyah Diminta Menampung Pengungsi Rohingya Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah -DPP IMM mengajukan permintaan kepada Pimpinan Pusat - PP Muhammadiyah bersedia menampung ratusan pengungsi Rohingya, Myanmar di Indonesia. Sekertaris Jenderal- Sekjen DPP IMM Fahman Habibi, Jumat mengatakan, pihaknya tidak hanya mengutuk pemerintah junta militer Myanmar segera menghentikan pembataian tersebut. Tetapi mengusulkan kepada PP Muhammadiyah menampung para pengungsi yang berjumlah lebih dari 300 orang di seluruh Indonesia. Menurut Fahman, kelayakan penampungan pengungsi penting, terutama bagi anak-anak. Fahman menambahkan, para pengungsi dapat ditampung di beberapa panti asuhan Muhammadiyah yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 lokasi. Bentuk bantuan lain yang diharapkan IMM yakni berupa beasiswa kepada anak-anak tersebut untuk bersekolah. Fahman menegaskan pihaknya juga mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera memberikan suaka politik kepada para pengungsi yang sudah ada di Indonesia. Rep/27.7'12 Penghapusan Sementara Bea Masuk Kedelai Sudah Tepat Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, kebijakan pemerintah membebaskan sementara bea masuk kacang kedelai adalah langkah cepat dan tepat untuk mengatasi kenaikan harga kedelai yang menyulitkan para pengusaha tempe dan tahu. Dikatakan, kenaikan harga kedelai disebabkan gagal panen di Amerika Serikat, membuat harga kedelai melonjak. Hal itu disampaikan Marzuki Alie di sela-sela buka puasa bersama di rumah dinasnya di Jakarta, Kamis malam. Dikatakannya, setelah harga kembali normal maka bea masuk kedelai akan kembali diterapkan. Hal itu bertujuan melindungi para petani kedelai lokal. Untuk menanggulangi hal tersebut, Marzuki juga menjelaskan peran Perum Bulog akan dikembalikan seperti dahulu. Mi/27.7'12